Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah meminta federasi sepak bola dunia (FIFA) berhenti mendiskreditkan pemerintah Indonesia secara sepihak terkait berhentinya Liga Super Indonesia tahun 2015.
Gatot S. Dewa Broto, Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga menjelaskan FIFA harus menyadari sepenuhnya, bahwa Kemenpora dan BOPI justru sudah membantu otoritas untuk menegakkan aturan.
Bahkan tindakan dilakukan tanpa intervensi dengan melakukan pemeriksaan persyaratan yang sudah digariskan organisasi.
"Seandainya FIFA terus secara sepihak mendiskreditkan Pemerintah Indonesia meskipun Pemerintah Indonesia justru sudah berusaha semaksimal mungkin mematuhi regulasi FIFA, AFC dan bahkan PSSI yang dibuatnya sendiri, maka sudah barang tentu ini menyangkut kewibawaan Pemerintah Indonesia," jelas Gatot melalui pernyataan resminya dari Australia, Minggu (12/4/2015).
Menurutnya Indonesia baru pantas diberi sanksi jika terang-terangan melakukan intervensi terhadap PSSI dan PT Liga Indonesia.
"Oleh karenanya, FIFA diminta hati-hati untuk memberikan penilaian tanpa dasar yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.
Gatot yang juga menjabat Kepala Komunikasi Publik Kemenpora ini menambahkan pihaknya tidak terkejut dengan reaksi FIFA yang menyalahkan Kemenpora dan BOPI atas berhentinya liga super 2015.
Padahal dalam surat kementerian kepada otoritas sepakbola dunia ini telah ditegaskan tindakan BOPI murni menegakkan aturan yang ada dan bukan kriteria tambahan.
"[Namun] dalam surat tanggapannya tersebut FIFA di antaranya menyebutkan, bahwa FIFA menyalahkan Kemenpora dan BOPI karena mewajibkan juga kriteria tambahan (additional criteria). Pernyataan FIFA tersebut sepenuhnya salah, karena kewajiban yang dipersyaratkan tersebut bersifat WAJIB (bukan additional criteria) dan jelas-jelas tersebut pada FIFA Club Licensing Regulation, AFC Club Licensing Regulation dan bahkan juga dalam PSSI Club Licensing Regulation," jelas Gatot.
