Tunda ISL 2015, Menpora Dinilai Kurang Bijak, Diminta Cabut Larangan

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PPP Reni Marlinawati menyesalkan penundaan "kick off" Indonesia Super League (ISL) 2015 hingga 2 minggu oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

"Penundaan 'kick off' ISL oleh BOPI dan Menpora tentu akan memberi dampak serius terhadap masa depan sepak bola nasional kita. Bayang-bayang ancaman sanksi oleh FIFA telah di depan mata," katanya dalam pernyataan pers, Minggu (22/2).

Menurut dia, keputusan Menpora ini tentu tidak sesuai kesepakatan dalam Raker di Komisi X pada 5 Februari 2015 lalu.

"Saya bisa menangkap itikad baik dari pemerintah terkait persyaratan yang diajukan. Hanya saja, Menpora lupa dengan dalil ushul fiqh yang selama ini menjadi pegangan beliau, "mendahulukan pencegahan kerusakan harus diutamakan daripada membangun kemaslahatan" (Dar'ul mafasid muqoddamun 'Ala aljalbil mashalih)," katanya.

Dia menilai, keputusan itu kurang bijak. "Atas dasar itulah, saya mendesak agar Menpora dan BOPI mencabut larangan "Kick Off" ISL tersebut. Langkah ini semata-mata untuk menghindari pembekuan PSSI oleh FIFA. Sembari terus membangun dialog terkait reformasi PSSI yang didengungkan oleh Menpora," katanya.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi memutuskan menunda Indonesia Super League (ISL) 2015 hingga dua minggu mengingat klub peserta dan PT Liga Indonesia belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan Badan Olahraga Profesional Indonesia.

"Berdasarkan hasil verifikasi dari BOPI, klub-klub ISL maupun PT Liga Indonesia belum memenuhi persyaratan yang ditentukan menurut standar regulasi FIFA, AFC maupun UU SKN," kata Imam saat konferensi pers di Kantor Kemenpora Jakarta,, pekan lalu.

BOPI sebagai lembaga yang berhak mengeluarkan rekomendasi izin keramaian agar terselenggaranya ISL, memberi kesempatan PT Liga Indonesia selaku penyelenggara ISL serta klub peserta untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan, seperti bukti pelunasan tunggakan pemain, pelatih dan ofisial, surat kontrak kerja profesional pelatih, pemain dan ofisial tim serta bukti pelunasan pajak.

Selama dua minggu ke depan, BOPI mengaku siap untuk mendampingi dan membantu baik PT Liga maupun klub peserta ISL untuk melengkapi dokumen yang belum terpenuhi.

"Yang terpenting adalah BOPI pro aktif dan terus menjalin komunikasi ke PT Liga dan klub. Artinya BOPI siap mendampingi," kata Imam.

Imam mengatakan, keputusan penundaan ISL menjadi momentum yang tepat untuk memulai suatu kompetisi dengan mekanisme dan aturan yang jelas meskipun banyak pihak yang tentunya keberatan.

"Kick off" yang semula dijadwalkan pada 20 Februari 2015 dengan laga perdana antara Persib melawan Persipura ditunda hingga 4 Maret 2015 sampai BOPI menilai klub peserta ISL dan PT Liga Indonesia layak diberikan rekomendasi.

BOPI pada April 2014 telah mengirim surat permintaan kepada induk cabang olahraga, termasuk PT Liga untuk mengirimkan data terkait organisasi, manajemen, sumber daya manusia, kepengurusan PT Liga Indonesia maupun klub profesional.

Namun, baru pada 23 Januari 2015 PT Liga mengirimkan data administratif dan legal dari klub hingga pada 13 Februari hanya sekitar 30 persen data yang masuk ke BOPI.

Sampai akhirnya, empat hari menjelang "kick off", yakni 16 Februari 2015, BOPI baru menerima surat resmi permohonan rekomendasi "kick off" pertandingan pada 20 Februari 2015, padahal data yang diperoleh baru mencapai 50 persen.

Dengan belum terpenuhinya 50 persen data yang dibutuhkan, BOPI pun berkesimpulan persyaratan PT Liga Indonesia dan klub peserta belum memenuhi standar kelayakan kompetisi profesional.