Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali memastikan tak akan melakukan intervensi kepada PSSI terkait dengan tragedi Kanjuruhan.
Zainudin Amali menjelaskan, hal itu dilakukan guna menghindari pembekuan PSSI apabila ada campur tangan pemerintah, apalagi dirinya mengaku tak ingin PSSI dibekukan kembali oleh FIFA seperti pada 2015.
"Jadi, pemerintah menjaga betul di mana area pemerintah. Dan pemerintah tidak mau masuk ke ranahnya federasi karena kami tidak mau terulang lagi seperti yang terjadi di tahun 2015 [disanksi FIFA], karena pemerintah masuk terlalu dalam FIFA melihat bahwa ada intervensi," kata Zainudin Amali kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (7/10/2022).
Zainudin memastikan Pemerintah akan tetap membantu dan memfasilitasi tanpa harus mengintervensi PSSI.
"Semua aturan-aturan, baik itu aturan FIFA maupun aturan PSSI, akan diintegrasikan dengan aturan-aturan yang ada di kepolisian, khususnya tentang pengamanan," ujarnya.
Zainudin mengatakan nantinya akan dikeluarkan aturan dari pihak kepolisian dengan mengadopsi regulasi FIFA maupun PSSI.
Baca Juga
"Sebenarnya FIFA dan PSSI kan sama, karena PSSI itu mengambil dari aturannya statuta FIFA. Jadi statuta PSSI itu sebagian besar, hampir semuanya adalah yang berlaku di FIFA. Itu juga yang kami sepakati," katanya.
Pada 2015 PSSI dibekukan oleh FIFA karena adanya campur tangan pemerintah. Saat itu, Menpora Imam Nahrawi memembekukan PSSI karena tak mengindahkan laporan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang tak meloloskan tiga tim Liga 1 untuk berkompetisi.
Sanksi FIFA itu membuat keanggotaan PSSI hilang. Hal tersebut membuat klub-klub Indonesia dan timnas Indonesia tak boleh bermain di turnamen yang digelar di AFC dan FIFA, sebelum akhirnya hukuman itu dicabut pada 2016.
