Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Liga Indonesia Vs Tim 9, Rapat Darurat Digelar Senin (16/2), Ini Dampak ISL Ditunda

PT Liga Indonesia selaku operator Indonesia Super League (ISL) berencana melakukan rapat darurat dengan klub untuk menyikapi rekomendasi Tim Sembilan terkait dengan penundaan "kick off" kompetisi sepak bola tertinggi di Tanah Air.
Sekjen PSSI dan CEO PT Liga Indonesia Joko Driyono (kanan) mendampingi Ketum PSSI Djohar Arifin (kiri) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR/Antara
Sekjen PSSI dan CEO PT Liga Indonesia Joko Driyono (kanan) mendampingi Ketum PSSI Djohar Arifin (kiri) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR/Antara

Bisnis.com, JAKARTA - PT Liga Indonesia selaku operator Indonesia Super League (ISL) berencana melakukan rapat darurat dengan klub untuk menyikapi rekomendasi Tim Sembilan terkait dengan penundaan "kick off" kompetisi sepak bola tertinggi di Tanah Air.

"Kita sudah ketemu dengan klub. PSSI, Liga dan klub akan mengelar 'emergency meeting' pada Senin (16/1), menyangkut kepastian dan konsekuensi penudaan dan kelangsungan kompetisi," kata CEO PT Liga Indonesia, Joko Driyono di Jakarta, Sabtu.

Pria yang juga Sekjen PSSI itu menjelaskan, dengan adanya rencana pertemuan tersebut, pihaknya belum bisa menyampaikan langkah berikutnya untuk menyikapi rekomendasi Tim Sembilan kepada Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) itu.

Namun, Joko Driyono tetap memberikan gambaran jika kick off kompetisi ISL 2014/2015 ditunda seperti yang direkomendasikan oleh Tim Sembilan yang dikoordinatori oleh mantan Wakapolri Oegroseno itu.

"Jika ditunda rentetannya panjang. Itu berkaitan dengan kontrak dengan 'partner' maupun kontrak pemain. Bisa saja dibatalkan," tegasnya.

Terkait dengan NPWP, Joko Driyono menegaskan jika klub yang sudah berbentuk PT. dipastikan sudah mempunyai. Bahkan, untuk perangkat pertandingan yang ditugaskan oleh PT. Liga Indonesia juga dipastikan taat pajak.

"Wasit yang kami tugaskan punya NPWP. Liga telah memungut pajak mereka sesuai dengan aturan," ujarnya, menegaskan.

Untuk NPWP pemain, kata dia, yang berhak memungut pajang adalah masing-masing klub. Hanya saja, untuk masalah teknis atau pembuatan NPWP semuanya tergantung dari individu pemain.

Joko Driyono menjelaskan, saat ini pihaknya telah berusaha memenuhi semua permintaan dari BOPI. Sedikitnya ada sembilan item yang harus dilengkapi dengan cepat. Dengan demikian belum semua terpenuhi di antaranya masalah kontrak pemain.

"Hingga saat ini masih ada pemain yang baru tahap kontrak. Jadi, semuanya belum bisa dilaporkan," kata pria asal Ngawi, Jawa Timur.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : News Editor
Sumber : Antara

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper