Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali memastikan bahwa kementeriannya akan melakukan komunikasi dengan klub dan suporter mengenai kelanjutan Liga 1 musim ini. Mengingat kompetisi dihentikan setelah insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Sabtu (1/10) lalu.
"Tentang waktu pertandingan FIFA akan membicarakan juga dan ada perlibatan pihak lain, kita harus ngomong dengan klub, suporter, sehingga keputusan yang dirumuskan adalah bersama-sama agar saat kompetisi berjalan tidak ada keberatan," kata Amali kepada wartawan, Selasa (11/10/2022).
Dia menyebut satu hal yang menjadi perhatian pemerintah mengenai kick-off Liga 1, sebab, kick-off Liga 1 yang terjadi pada pukul 21:30 WIB dinilai terlalu malam dan dapat membahayakan semua pihak.
"Sembari berjalan saya berkomunikasi untuk bagaimana klub-klub mendapatkan kepastian kapan Liga ini akan kembali bergulir. Kan juga mereka menunggu itu, sebab kan klub juga mengeluarkan biaya setiap harinya, menggaji pemain, pelatih dan sebagainya. Tentu harus kami berikan kepastian," tambahnya lagi.
Sebelumnya, FIFA dalam suratnya ke Presiden Joko Widodo mengimbau soal jam main Liga Indonesia. Intinya, kick off bisa dipertimbangkan tidak lebih dari jam 5 sore dan semua laga harus di akhir pekan.
Selain itu, Zainudin Amali juga mengungkap alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintah tidak pernah menyebut PSSI dalam setiap pernyataan terkait pembentukan Tim Transformasi bersama FIFA dan AFC.
Untuk diketahui, Jokowi dalam pernyataan resmi terkait surat FIFA pada Rabu (5/10) memastikan FIFA tidak akan memberi sanksi kepada Indonesia terkait Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang.
Dalam pidatonya Presiden Jokowi mengatakan pemerintah bersama FIFA dan AFC akan membentuk tim transformasi sepak bola di Indonesia serta akan berkantor di Indonesia untuk membantu dan membangun sepak bola ke arah lebih baik. Adapun, Jokowi tidak menyebut PSSI.
Menanggapi hal tersebut, Menpora memastikan hubungan Pemerintah dan PSSI tidak ada masalah. Amali mengatakan tidak ada nama PSSI terkait pembentukan Tim Transformasi bersama FIFA dan AFC karena menganggap ini sebagai urusan internal Pemerintah.
"Saya kira begini, ini kan internal Pemerintah, kalau dilihat di Inpres Nomor 3 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional, juga tidak disebutkan PSSI di situ. Namun, di Kemenpora pasti tahu dengan siapa kami harus melakukan itu, dan kita melibatkan semuanya mulai dari perancangan kurikulum, kemudian perencanaan pembinaan usia dini, semuanya bersama PSSI," katanya.
Lebih lanjut Amali juga memastikan langkah Pemerintah melakukan komunikasi langsung dengan FIFA bukan langkah melakukan intervensi terhadap PSSI.
"Ya kan ini merespons surat FIFA ke Presiden Jokowi, kan surat FIFA langsung ke Presiden, bukan ke siapa-siapa. Tentu ini respons pemerintah, kalau toh tidak dibutuhkan, tidak masalah, tapi ini tanggung jawab kita bersama, begitu ada masalah, pasti pemerintah juga yang ditanya," tuturnya.
