PIALA AFRIKA 2015: Guinea Khatulistiwa Gantikan Maroko

Bisnis.com, PARIS -  Piala Afrika 2015 akan diselenggarakan di Equatorial Guinea (Guinea Khatulistiwa), kata Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) pada Jumat (14/11/2014).

Tuan rumah yang sebelumnya telah ditunjuk, Maroko, telah kehilangan haknya untuk menyelenggarakan turnamen yang direncanakan berlangsung pada 17 Januari sampai 8 Februari 2015 itu, setelah memaksakan penundaan karena mencemaskan krisis Ebola yang terjadi di Afrika Barat.

CAF menolak permintaan penundaan itu dan Maroko gagal mengkonfirmasi komitmen mereka pada tenggat waktu pekan lalu, sehingga badan sepak bola Afrika itu terpaksa mencari tuan rumah baru.

Equatorial Guinea pernah menjadi tuan rumah Piala Afrika 2012 bersama Gabon.

Keputusan untuk memilih tuan rumah baru diambil menyusul pertemuan di Malabo, ibukota Equatorial Guinea, antara presiden negara itu Teodoro Obiang dan Presiden CAF Issa Hayatou.

Equatorial Guinea mendapat pujian dari ketua Persatuan Afrika Nkosazana Dlamini-Zuma.

"Pecahnya wabah Ebola di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone semestinya tidak melumpuhkan program-program dan ajang-ajang di benua ini," kata Dlamini-Zuma.

"Seperti banyak tantangan lain yang telah dihadapi benua ini pada masa lalu, pecahnya Ebola dapat diatasi dan dengan demikian tidak ada alasan untuk menunda Piala Afrika." "Sepak bola merupakan kekuatan persatuan yang unik di benua kami dan benua. Kami tidak sabar untuk kembali bersatu dan merayakan Afrika secara bersama-sama dalam turnamen Piala Afrika 2015 yang menggembirakan di Equatorial Guinea." "Kami semestinya ingat bahwa kami telah bertarung dan mengalahkan banyak tragedi termasuk HIV/AIDS yang persebarannya dapat dihentikan secara signifikan. Kami akan mengalahkan Ebola." Tidak populer Maroko telah dilarang mengikuti kompetisi itu karena gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Keputusan CAF pada Selasa berarti mereka mulai mencari tuan rumah baru namun Angola, tuan rumah 2010, menarik diri dari pencalonan pada Rabu.

Afrika Selatan, pengganti tuan rumah pada 2013 setelah Libya mengundurkan diri, mengatakan mereka tidak dapat menghindari untuk kembali menyelenggarakan Piala Afrika, sedangkan negara-negara lain seperti Mesir, Gabon, dan Nigeria menurut rumor juga menjadi kandidat tuan rumah.

Demikian juga, menurut sejumlah laporan, Qatar, anggota Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).

Meski negara Teluk kaya minyak itu berkata pada Kamis bahwa mereka berniat membantu, mereka juga mengatakan tidak seorang pun dari CAF yang menghubungi untuk meminta bantuan mereka.

Maka keputusan untuk menjadi tuan rumah pengganti jatuh kepada negara kaya minyak lainnya, Equatorial Guinea, meski negara itu sebenarnya tidak lolos kualifikasi karena melanggar peraturan.

Equatorial Guinea, sebenarnya tereliminasi pada kualifikasi putaran pertama meski menang agregat 3-1 atas Mauritania, karena mereka memainkan pemain yang tidak sah, sekarang lolos ke turnamen itu sebagai tuan rumah, mengisi tempat Maroko.

Empat lokasi telah disiapkan untuk menyelenggarakan pertandingan-pertandingan, di ibukota, Bata, Mongomo, dan Edediyin.

Kualifikasi Piala Afrika saat ini masih berlangsung dengan dua putaran tersisa di fase grup yang akan dimainkan pada akhir pekan ini dan Rabu depan, setelah itu semua peserta yang lolos ke putaran final akan diketahui.

Sejauh ini, hanya Aljazair dan Cape Verde yang telah mengamankan tempat mereka.

Meski persetujuan dengan Equatorial Guinea mungkin memberi rasa lega bagi CAF, namun itu akan menjadi pilihan yang tidak populer bagi kelompok-kelompok pembela Hak Asasi Manusia.

Equatorial Guinea dinilai sebagai salah satu negara terkorup di dunia, di mana mereka menduduki posisi ke-163 dari 175 negara yang dinilai oleh Transparency International.

Obiang mendapat kekuatan dari kudeta militer 1979 dan sejak itu memerintah dengan tangan besi, ia pun dituding melakukan penindasan dengan kekerasan terhadap semua bentuk oposisi.

Ia memenangi pemilihan umum terkini pada 2009, dengan raihan 95,37 suara.

Ia telah diperiksa di Prancis dan AS untuk tudingan pencucian uang dan penyalah gunaan uang publik, di antara berbagai tudingan lainnya. (Antara/AFP)