Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

MotoGP Mandalika: Pemprov NTB Minta Pemerintah Pusat Bayar Hosting Fee Rp231 Miliar

Pemprov NTB meminta pemerintah pusat menanggung biaya hosting fee senilai Rp231 miliar agar MotoGP Mandalika pada 27-29 September 2024 bisa terlaksana.
Suasana di Sirkuit Mandalika jelang acara utama MotoGP 2023/Bisnis.com - Rika Anggaeni
Suasana di Sirkuit Mandalika jelang acara utama MotoGP 2023/Bisnis.com - Rika Anggaeni

Bisnis.com, DENPASAR - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta pemerintah pusat menanggung biaya hosting fee senilai Rp231 miliar yang harus dibayarkan kepada Dorna agar event MotoGP Mandalika yang akan dilaksanakan pada 27-29 September 2024 bisa terlaksana. 

Sekretaris Daerah Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi berharap biaya hosting fee 2024, didanai pemerintah pusat. Harapan ini muncul, karena tidak adanya alokasi anggaran dari daerah untuk pembiayaan hosting fee. Selain itu pula, adanya acara nasional yang dibebankan kepada daerah, salah satunya adalah Pilkada serentak dan pelaksanaan PON.

"Pemprov NTB saat ini fokus pada penyelenggaraan Pilkada serentak yang mana program ini menyedot cukup banyak anggaran. Bukannya tidak sanggup untuk membantu hosting fee, hanya saja pihaknya perlu mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran dan berharap pembiayaan ditanggung pemerintah pusat," jelas Ariadi dari keterangan resminya, Jumat (6/9/2024). 

Ini bukan kali pertama pemerintah pusat diminta menalangi hosting fee MotoGP yang nilainya memang tidak kecil. Pada 2022 dan 2023, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang membayar hosting fee MotoGP, pada 2023 saja Kemenparekraf merogoh anggaran Rp78,8 miliar untuk hosting fee

Tahun ini baik Pemprov dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara bersama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) masih menunggu kebijakan bantuan pemerintah pusat untuk membayar hosting fee MotoGP Mandalika sebesar 231 miliar rupiah. Nominal tersebut, terbilang cukup besar bila hanya ditanggung pemerintah provinsi. 

Kemenparekraf dan pemerintah pusat belum memberikan bantuan yang sedang ditunggu penyelenggara MotoGP. Lantaran mencari formulasi yang tepat. Pada sisi lain, MotoGP harus tetap dilaksanakan, lantaran kejuaraan tersebut, membawa banyak dampak baik untuk Indonesia terutama kawasan NTB. 

Walaupun tidak secara spesifik menyanggupi pembayaran hosting fee, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno sebelumnya menjelaskan siap berkolaborasi dalam MotoGP 2024, saat ini pihaknya masih menunggu peluang untuk bekerja sama dengan penyelenggaraan acara tersebut.

Menparekraf Sandiaga menekankan MotoGP telah menjadi ikon pariwisata di Indonesia bukan hanya NTB yang merasakan dampaknya tetapi juga seluruh destinasi wilayah atau wisata di Indonesia termasuk Bali. 

"Kami siap berkolaborasi untuk MotoGP Mandalika, saat ini kami masih menunggu peluang kerjasama dengan penyelenggara," ujar Sandi.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Thomas Mola
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper