Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR mengapresiasi langkah Komisi X untuk menggunakan hak interpelasi terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrawi menyusul keputusannya membekukan PSSI.
Menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, hak interpelasi itu penting untuk menggali informasi di balik respons pemerintah membekukan PSSI.
“Pemerintah harus perbaiki kebijakannya terhadap PSSI jangan pendekatannya like and dislike jangan karena orang, lantas PSSI secara institusi dikorbankan,” katanya di kompleks gedung parlemen, Senin (1/6/2015).
Sebagaimana diketahui, sanksi FIFA akan jatuh tenggat pada Jumat (29/5).
DPR pun memberi perhatian khusus kepada permasalahan ini. Wakil Ketua DPR Bidang Kesra Fahri Hamzah mengatakan interpelasi akan digunakan mengingat luasnya permasalahan.
“DPR harus ajukan penggunaan hak lebih besar guna menginvestigasi apa yang sebenarnya terjadi pada Keputusan Menpora tersebut,” tegas Fahri.
Fahri menambahkan, kebijakan Menpora mengakibatkan dampak yang besar terhadap persepakbolaan Indonesia.
Menpora, ujar Fahri, harus segera mencabut surat keputusannya, karena tak berlaku secara hukum setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan penundaan surat pembekuan PSSI tersebut.
Fahri juga menantang Menpora untuk melaporkan jika ada mafia di tubuh PSSI, seperti kasus yang menimpa FIFA.
Fahri menyatakan, jika ada mafia di tubuh PSSI, yang ditangkap pelakunya, bukan membekukan lembaganya.
“Kami tidak bisa mengerti apa yang dilakukan Menpora. Misalkan ada mafia, tunjuk, dan langsung polisikan seperti di FIFA, bukan lembaganya dibubarkan,” kesal Fahri.
