Bisnis.com, BATAM - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berharap segera ada solusi bagi kompetisi Liga Nusantara dan Piala Suratin yang sudah tertunda sebulan akibat pembekuan PSSI oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
"Liga Nusantara seharusnya bergulir sejak 2 April. Namun sampai saat ini masih tertunda akibat pembekuan PSSI oleh Kemenpora dan larangan izin keramaian dari kepolisian," kata Ketua PSSI Kepri Marzuki di Batam.
Dia mengatakan seluruh klub peserta kompetisi Liga Nusantara (peringkat ketiga PSSI) sudah menanyakan tertundanya jadwal liga yang seharusnya digelar hingga September mendatang tersebut.
"Kami juga belum bisa memberikan kepastian pada mereka. Karena belum ada petunjuk dari pusat mengenai kepastian bergulirnya kompetisi," kata dia.
Marzuki mengatakan bahwa kisruh yang menimpa PSSI, sangat merugikan iklim persepakbolaan tanah air khususnya liga-liga sebagai pembinaan pesepakbola muda di Indonesia.
"Akibat hal tersebut, Liga Piala Suratin sebagai ajang kompetisi pemain junior juga belum bisa diselenggarakan. Terus-terang, hal ini sangat berdampak hingga tingkat bawah," kata Marzuki.
Marzuki juga berharap, kisruh antara PSSI dan Menpora seyogyanya tidak sampai berakibat penghentian kompetisi yang sudah rutin dilaksanakan setiap tahun.
"PSSI merupakan organisasi independen di bawah naungan FIFA. Jadi, seharusnya tidak ada pembekuan yang dilakukan Menpora seperti saat ini, apalagi sampai mengganggu kompetisi," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi secara resmi membekukan PSSI saat induk organisasi sepak bola Indonesia tersebut sedang melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya, Sabtu (18/4).
Berdasarkan surat dengan nomor 01307 tahun 2015 yang ditandatangani langsung oleh Menpora Imam Nahrawi per tanggal 17 April ada beberapa poin yang menyangkut dengan pembekuan diantaranya adalah pemerintah tidak mengakui seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PSSI.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah termasuk kepolisian tidak dapat lagi memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada kepengurusan PSSI dan seluruh kegiatan keolahragaan.
Langkah pemerintah yang akan dilakukan setelah ada pembekuan adalah membentuk Tim Transisi yang akan mengambil alih hak dan kewenangan PSSI sampai dengan terbentuknya kepengurusan PSSI yang kompeten sesuai dengan mekanisme organisasi dan statuta FIFA.
