Bisnis.com, JAKARTA – Sebuah panel penasihat hak azasi manusia di bawah Federation Internationale de Football Association (FIFA) mendesak badan sepak bola dunia itu memberi tenggat kepada Iran untuk mengizinkan kaum perempuan masuk stadion untuk menyaksikan pertandingan.
Laporan yang disampaikan panel tersebut menegaskan bahwa larangan bagi perempuan untuk menyaksikan pertandingan sepak bola di stadion merupakan pelanggaran terhadap kode etik di dalam FIFA sendiri karena menerapkan diskriminasi gender.
Kaum wanita dan remaja Iran tidak dibolehkan menyaksikan event olahraga cabang apa pun selama 39 tahun sejak Revolusi Islam, dan mereka juga tidak mendapat akses untuk menyaksikan pertandingan klub papan atas sejak 1981.
Namun bulan ini, kantor berita Iran melaporkan bahwa sejumlah tertentu kaum perempuan sudah diizinkan menyaksikan pertandingan final Liga Champions Asia antara tuan rumah Persepolis menghadapi wakil Jepang Kashima Antlers di Stadion Azadi, Tehran.
Anggota panel yang terdiri atas delapan ahli independen yang berasal dari AS, serikat dagang, dan sponsor FIFA, mencatat bahwa kaum perempuan bisa menyaksikan pertandingan melalui layar lebar di stadion yang sama selama Piala Dunia lalu.
Kondisi tersebut digambarkan sebagai perkembangan "positif", tapi ditambahkan bahwa "keputusan ad hoc" tersebut jelas tidak sama dengan mengakhiri larangan secara formal.
Menurut panel, FIFA harus bersikap tegas soal tenggat waktu agar Iran bisa menjalankan aturan sesuai dengan hak azasi manusia seperti yang digariskan oleh FIFA.
Panel juga menuntut agar FIFA bisa lebih tegas mengenai kemungkinan sanksi yang diberikan jika Iran tidak memberikan tenggat waktu yang telah diberikan.
Statuta FIFA menyatakan bahwa sikap diskriminasi bisa mendapat hukuman berupa skorsing atau dikeluarkan sebagai anggota, meski aturan disiplin bisa saja memberikan sanksi lebih ringan, seperti denda atau pertandingan tanpa penonton.
Panel juga meminta pihak FIFA memberikan penjelasan lebih detil seputar keputusan yang diambil oleh komite etik yang telah memberikan sanksi kepada puluhan pengurus sepak bola dalam beberapa tahun terakhir, termasuk mantan Presiden FIFA Sepp Blatter.
Sampai saat ini, menurut panel tersebut, FIFA hanya memublikasikan beberapa kalimat saja terkait klausul Kode Etik, tapi tidak memberikan penjelasan lebih rinci mengenai sebuah kasus.
"Kondisi yang tidak transparan ini bisa membuat publik tidak mengerti alasan sebenarnya dalam memberikan sanksi, dan keputusan serta sanksi tidak bisa menjadi alat perbandingan," kata panel tersebut menambahkan.
