Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali mengatakan bahwa persiapan fisik dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
Dia menyebut sejumlah persiapan telah dilakukan penyelenggara mulai dari tempat, lokasi penginapan, transportasi hingga beberapa keperluan lainnya.
“Mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui pendanaan APBN, baik di Kemenpora maupun Kementerian PUPR Kemkominfo [Kementerian Komunikasi dan Informatika], kemudian Kementerian Perhubungan dan lain-lain, saya kira itu sudah teralokasi,” katanya melalui laman Setkab, Kamis (24/6/2021).
Selain itu, tanggung jawab pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota juga sudah siap. Persiapan tersebut telah dilaporkan secara keseluruhan dalam Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo sejak Maret 2021.
“Setelah kami memaparkan persiapan, kemudian Bapak Presiden bertanya kepada Gubernur Papua, “Pak Gubernur bagaimana”. Sangat singkat jawaban Pak Gubernur waktu itu, bahwa Papua siap menyelenggarakan PON 2021,” ceritnya.
PON XX akan berlangsung pada 2 - 15 Oktober 2021. Penyelenggaran agenda olahraga empat tahunan ini akan mempertandingkan 37 cabang olahraga dan 56 disiplin olahraga.
Zainudin menyampaikan, pihaknya terus berkoordinasi terkait kesiapan di lapangan. Kemenpora bahkan menempatkan pegawai di Papua untuk mengawasi persiapan penyelenggara PON tahun ini.
“Kita tugaskan untuk memantau di empat klaster tersebut,” terangnya.
Secara umum kata dia, pembangunan fisik dalam rangka persiapan PON XX tidak menjadi kendala. Termasuk juga pengadaan beberapa peralatan cabang olahraga yang menjadi tanggung jawab pihaknya.
Menurutnya, pengadaan peralatan tersebut dilakukan berkolaborasi dengan provinsi. Selain itu, dia meyakini penyelenggaraan kali ini akan sesuai dengan jadwal.
Adapun penyelenggaraan PON XX kali ini diketuai oleh Gubernur Papua. Panitia Besar PON tahun ini juga memiliki empat klaster yakni di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Timika dan Kabupaten Merauke.
“Tentu ini harus bisa terkoordinasi dengan baik supaya hajatan besar, hajatan olahraga nasional yang menjadi agenda empat tahunan ini bisa berlangsung dengan baik."
"Kalau tidak terjadi sinkronisasi gerak atau komunikasi ada yang terputus-putus, baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, atau pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, pasti akan mengganggu persiapan,” tuturnya.
