Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali berpendapat permintaan tambahan anggaran yang diusulkan oleh Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) Papua bukan menjadi alasan munculnya penolakan terhadap pesta olahraga multiajang tersebut.
Seusai rapat koordinasi dengan Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman di Jakarta pada Selasa (8/6/2021), Zainudin mengatakan akar permasalahannya adalah belum adanya kejelasan terkait pencairan dana APBD kepada empat wilayah tuan rumah penyelenggara perhelatan akbar 4 tahunan itu.
“Sebenarnya [usulan] tambahan anggaran bukan pemicu masalah antara PB PON dan Sub PB PON. Masalah utamanya adalah yang dianggarkan di APBD. Sudah ada pencairan [dana], tetapi ke sub-sub ini belum [turun],” kata Menpora.
PB PON Papua telah mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp1,6 triliun kepada pemerintah pusat melalui Kemenpora untuk pelaksanaan PON Papua, yang digelar pada 2–15 Oktober 2021.
Menurut Ketua Harian PB PON Yunus Wonda, pada Maret lalu, PB PON saat ini tak lagi mendapat dukungan anggaran dari APBD Provinsi Papua, setelah dana Rp2 triliun yang dialokasikan sebelumnya sudah digunakan untuk pembangunan venue pertandingan.
Sementara itu, PB PON masih perlu menutupi anggaran untuk berbagai kebutuhan lain, termasuk broadcasting dan konsumsi.
Baca Juga
Zainudin pun mengatakan tak akan menghalangi PB PON untuk mengusulkan tambahan anggaran. Namun Kemenpora bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurutnya, tetap harus meninjau ulang usulan tersebut.
“Saya rasa [usulan tambahan anggaran] ini memang harus benar-benar clear dan aman. Jadi, prosesnya sedang di-review BPKP. Diperkirakan akhir bulan ini akan menyelesaikan review-nya dan duduk lagi dengan kejaksaan dan KPK. Kalau review BPKP oke, tidak ada masalah, bisa langsung diberikan ke daerah,” paparnya.
Sementara itu, Marciano mengatakan anggaran dari APBD untuk PON Papua sebetulnya sudah ada dan segera dicairkan ke Sub PB PON di empat klaster.
“Seperti Kota Jayapura baru mau diturunkan. Tapi prinsipnya anggaran itu ada, bahkan anggaran masih tersedia Rp600 miliar dari APBD Papua, tetapi belum bisa diturunkan karena butuh LPJ [laporan pertanggungjawaban] dulu yang sudah dipakai,” ujar Marciano.
Dia menambahkan persiapan PON Papua hingga kini terus berjalan di tengah berbagai permasalahan yang muncul belakangan ini. “Kesiapan venue masih sesuai [dengan rencana]. Akomodasi, transportasi, konsumsi, dan lain sebagainya sedang dibicarakan, dan akan diselesaikan sesuai harapan.”
