Bisnis.com, RIO de JANEIRO - Undang-Undang Brasil yang mengatur khusus untuk Piala Dunia tahun depan inkonstitusional, demikian menurut sebuah perkara yang diajukan ke Mahkamah Agung oleh Jaksa Agung Roberto Gurgel.
Elemen UU 2012, termasuk pembebasan pajak bagi tubuh sepak bola yang mengatur dan sponsor, melanggar hukum Brasil, menurut sebuah pernyataan yang dipasang di situs web jaksa agung.
Gurgel mengajukan penolakan pada Juni 2013 setelah menerima laporan dari gugus tugas yang dibentuk pada 2009 untuk memantau peraturan dan belanja publik pada acara empat tahunan itu.
Hakim Mahkamah Agung Ricardo Lewandowski meminta informasi lebih lanjut sebelum dia membuat keputusan, kata juru bicara Mahkamah Agung, yang meminta untuk tidak diidentifikasi sesuai dengan kebijakan pengadilan.
Pemerintah Brasil telah menjanjikan hampir 30 miliar reais (US$ 13,20 miliar) untuk proyek-proyek yang terkait dengan Piala Dunia. Kasus Gurgel ini diajukan 17 Juni saat Brasil menjadi tuan rumah Piala Konfederasi, yang merupakan ajang uji coba untuk kompetisi tahun depan.
Piala Konfederasi dimainkan dengan latar belakang demonstrasi dimana warga Brasil turun ke jalan dalam jumlah yang besar untuk memprotes berbagai masalah termasuk biaya pementasan Piala Dunia, acara olahraga yang paling banyak ditonton .
"FIFA tidak bisa berkomentar mengenai penundaan untuk prosedur ini," kata badan sepak bola itu melalui e-mail, Rabu (10/7/2013).
Kantor advokat jenderal Brasil masih mempersiapkan argumen untuk mempertahankan hukum Piala Dunia, kata mereka dalam sebuah pernyataan e-mail.
Tuntutan FIFA
Wakil Menteri Olahraga Luis Fernandes mengatakan Pemerintah Brasil dan FIFA terlibat dalam negosiasi alot sebelum datang ke kesepakatan atas apa yang akan dimasukkan dalam tagihan.
Fernandes mengatakan dalam sebuah wawancara 29 Juni bahwa negara tuan rumah menolak tuntutan FIFA pada isu-isu mulai dari tiket untuk klausul spesifik yang berhubungan dengan terorisme.
Fernandes mengatakan semua persyaratan badan sepak bola untuk struktur sementara yang dibangun di luar enam stadion Piala Konfederasi tidak dipenuhi, dan pejabat setempat menolak permintaan untuk penyediaan Segways, jalur khusus kendaraan bermotor roda dua.
"Hal yang paling sulit adalah bahwa mereka tidak memahami kepekaan dan kompleksitas politik Brasil," katanya. "Pengalaman saya sendiri adalah jika perusahaan Anda mendefinisikan apa yang Anda pahami sebagai kepentingan nasional, Anda pasti mengabaikan FIFA atau membuat konsesi pada beberapa hal."
Awal tahun ini, pejabat tinggi FIFA, Jerome Valcke, mengatakan sulit untuk menjadi tuan rumah --Piala Dunia 2014-- dari acara yang menghadirkan 32-tim di negara-negara dengan tradisi demokrasi yang kuat.
"Aku akan mengatakan sesuatu yang gila, tapi kurang demokrasi kadang-kadang lebih baik untuk menyelenggarakan Piala Dunia," kata Valcke pada sebuah simposium di Zurich. Rusia akan menggelar acara pada 2018 sebelum pindah ke Qatar pada 2022.
