7 Orang Mendaftar Jadi Sekjen PSSI

Bisnis.com, JAKARTA - Jumlah pendaftar posisi Sekretaris Jenderal Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang lowong sepeninggal Ade Wellington sudah tujuh orang sampai Senin (15/5), kata Wakil Ketua Umum PSSI Joko Driyono.

"Sudah tujuh orang yang mendaftar ke PSSI. Mari kita tunggu saja sampai tanggal 20 Mei," ujar Joko, yang saat ini juga menjabat pelaksana tugas Sekjen PSSI, di Kantor PSSI, Jakarta, Senin (15/5/2017).

Namun, PSSI enggan memberi tahu identitas ataupun latar belakang tujuh nama yang sudah mengajukan diri untuk mengisi posisi strategis tersebut.

PSSI mempersilakan siapa pun warga masyarakat yang merasa mampu untuk mendaftarkan diri untuk posisi sekretaris jenderal PSSI.

PSSI membuka kesempatan tersebut sejak Selasa (9/5) sampai Sabtu (20/5).

"Silakan mengirimkan curriculum vitae langsung ke Kantor PSSI," ujar Kepala Staf Ketua Umum PSSI Iwan Budianto.

Proses pencarian penjabat Sekjen PSSI kemudian berlanjut sehari setelah penutupan pendaftaran hingga 25 Mei 2017, di mana pada rentang itu PSSI akan melakukan seleksi serta uji kelayakan dan kepatutan ("fit and proper test") kepada para calon sekjen.

Ada pun Sekretaris Jenderal PSSI sebelumnya, Ade Wellington, mengundurkan diri dari posisinya pada 10 April 2017. Demi mengisi kursi kosong itu, PSSI menugaskan Wakil Ketua Umum-nya Joko Driyono merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen mulai 11 April 2017.

Nantinya, keputusan akhir diterima atau tidaknya seseorang menjadi sekjen PSSI berada di tangan Komite Eksekutif (Exco) PSSI. Sebagai informasi, Kantor PSSI berlokasi di Menara Generali - Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum Lantai 17, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, 12940, dengan nomor telepon 021-29115678.

Pada awal April 2017, Joko Driyono sempat mengatakan bahwa tugas sekjen PSSI yaitu memastikan organisasi berjalan sesuai koridor dan menjalankan peran administratif.

Kemudian, peran vital seorang sekjen PSSI adalah memastikan koordinasi yang baik antarlini dalam federasi dan memastikan pelaksanaan program sesuai dengan rencana. Selain itu, sekjen juga tidak diperkenankan mengambil kebijakan organisasi.

Sumber : ANTARA