Bisnis.com, DENPASAR – Viral di media sosial beberapa video yang disebut memperlihatkan semrawutnya pelaksanaan PON XXI Aceh – Sumatera Utara menjadi sorotan semua publik.
Mulai dari masalah buruknya infrastruktur penunjang, venue yang belum selesai hingga konsumsi yang tidak layak viral di media sosial.
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang akan menjadi tuan rumah selanjutnya pada PON XXII 2028 setelah Aceh Sumut juga menjadi sorotan dan dituntut untuk melakukan persiapan lebih baik agar masalah serupa tidak terjadi.
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Nusa Tenggara Barat (NTB) berjanji Pekan Olahraga Nasional (PON) Ke-13 akan jauh lebih baik dibandingkan dengan PON Aceh Sumut.
Ketua KONI NTB, Mori Hanafi menjelaskan persiapan sebagai tuan rumah telah dilakukan lama, seperti penentuan cabang olahraga yang akan dipertandingkan, venue yang akan digunakan sudah mulai dipersiapkan.
Mori menjelaskan NTB tidak hanya merevitalisasi atau renovasi gedung yang ada namun memikirkan pemanfaatan jangka panjang jika harus membangun fasilitas baru.
Baca Juga
Dalam proses persiapan ini identifikasi dan evaluasi kebutuhan terus dilakukan untuk pengayaan perencanaan dimulai sejak satu bulan pasca PON Aceh Sumut.
"Kami jauh lebih progresif dalam mempersiapkan, misalnya penentuan cabang olahraga bisa diselesaikan dalam tiga jam bersama KONI Pusat,” jelas Mori dari keterangan tertulisnya, Kamis (19/9/2024).
Terkait alokasi anggaran untuk persiapan PON, KONI NTB menyebut telah melakukan koordinasi dalam penggunaan anggaran belanja daerah Pemprov maupun kabupaten/ kota dalam kekurangan dan keterbatasan yang ada.
Hal ini sebagai bentuk partisipasi karena venue yang menyebar di tiap kabupaten/ kota.
Sebagaimana diketahui anggaran pelaksanaan PON cukup besar, sehingga diperlukan diperlukan persiapan anggaran sejak dini, baik dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Untuk PON Aceh Sumut saja menelan anggaran Rp3,9 triliun, yang berasal dari APBN Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp2,2 triliun, dan APBD Aceh dan Sumut Rp1,7 triliun.
