Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olaraga (Kemenpora) menegaskan tidak ikut campur dalam kongres luar biasa Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (KLB PSSI).
Kepala Komunikasi Publik merangkap Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Gatot S. Dewa Broto mengatakan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, masalah PSSI diharapkan selesai sebelum Kongres Federation Internationale de Football Association (FIFA) di Meksiko pada 12-13 Mei.
"FIFA tidak akan mencabut sanksinya kepada Indonesia apabila pembekuan belum dicabut, kami Kemenpora telah menyiapkan draft pencabutan sejak 24 Februari 2016 lalu, tetapi semua tergantung Pak Menpora," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (10/5/2016).
Gatot menuturkan FIFA tidak mendorong dilakukannya Kongres Luar Biasa (KLB), tetapi semua diserahkan dengan mekanisme hak pemilik suara (voter) PSSI—yakni anggota PSSI—sesuai dengan ketentuan Statuta FIFA, Statuta AFC, dan Statuta PSSI.
"Kami pemerintah tidak akan mendorong-dorong terlalu jauh untuk menghindari adanya 'kartu kuning' dan ‘offside’ kedua dari FIFA," demikian pengakuan Gatot.
Sebelumnya, tujuh perwakilan yang mengatasnamakan Aliansi Klub Sepakbola Indonesia (AKSI) yakni Persebaya Surabaya (Ram Surahman), Arema Indonesia (Novi Zaenal), Persema Malang (Didied Affandy), Lampung FC (M. Chaerul), Persibo Bojonegoro, Persewangi Banyuwangi (Iwan Rudiyanto) dan Persipasi Kota Bekasi (Yeksa Chandra) yang mengaku disingkirkan dan dizalimi pengurus PSSI.
Mereka menyampaikan keberatannya terkait agenda pemerintah melakukan reformasi total terhadap tata kelola sepakbola nasional dan pengurus PSSI sebelum tuntutan mereka dipenuhi.
Salah satu tuntutan mereka meminta Presiden Jokowi-JK dan Menpora Imam Nahrawi untuk tidak mencabut pembekuan PSSI sebelum tujuh klub yang terzolimi karena kepentingan rezim PSSI dikembalikan status keanggotaannya seperti sedia kala.
"Kami telah menyampaikan kepada Presiden agar nasib tujuh klub ini untuk diperhatikan, kami berharap kepada Presiden dan Menpora tidak mencabut pembekuan PSSI sebelum status kami jelas, status badan hukum pemilik klub agar diperhatikan secara legal dan kami minta pemerintah untuk mengawal dan mengawasi jalannya KLB," ucap Didied Affandy.
