Bisnis.com, JAKARTA - Kongres Luar Biasa (KLB) Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC Indonesia) mengesahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), salah satunya mencabut larangan rangkap jabatan.
Anggota Dewan Etik sekaligus Ketua Umum Modern Pentathlon Indonesia Anthony Charles Sunarjo mengatakan dalam AD/ART sebelumnya, seluruh eksekutif yakni eksekutif komite, ketua umum, dan wakil ketua umum, kecuali sekretaris jenderal dan bendahara tidak boleh rangkap jabatan.
"Setelah adanya perubahan, diperbolehkan kecuali untuk sekretaris jenderal dan bendahara tidak boleh rangkap jabatan karena diambil dari profesional," kata Anthony dalam konferensi pers usai KLB NOC Indonesia di Fairmont Hotel, Senayan, Jakarta, Selasa.
Larangan rangkap jabatan dicabut setelah melalui berbagai pertimbangan. Satu di antaranya demi menjalankan organisasi keolahragaan lebih efektif.
"Yang paling penting komitmen, bertanggung jawab secara profesional pada masing-masing posisi. Bila terlalu banyak batasan tidak bagus juga," ujar Anthony menambahkan.
KLB NOC Indonesia 2023 juga menghasilkan ketetapan lainnya seperti Badan Administrasi Keolahragaan Indonesia (BAKI) yang melepaskan diri dari NOC Indonesia untuk menjalankan amanat Undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan.
Baca Juga
Kemudian juga penetapan penambahan Komite Eksekutif yang semula 11 menjadi 15 orang.
Dalam KLB NOC Indonesia 2023 juga ada penetapan pelaksanaan Kongres KOI pada Juni 2023, dengan agenda utama pemilihan ketua umum NOC Indonesia untuk 2023-2027. Jadwal tersebut lebih cepat dari seharusnya yakni pada 2024.
"Tadinya kami mempertimbangkan karena event 2023 banyak, tapi lupa memperhatikan bahwa Maret itu puncak kegiatan pemilu," ujar Anthony.
Anggota Dewan Etik sekaligus Ketua Umum Pengurus Besar Kickboxing Indonesia, Ngatino, mengatakan Tim Penyaringan dan Penjaringan untuk ketua umum KOI sudah dibentuk pada Rapat Anggora yakni berjumlah tujuh orang.
“Selain Tim Penjaringan, akan ada Tim Verifikasi sebanyak lima orang. Mereka juga bertugas untuk memverifikasi keanggotaan yang double seperti tenis meja. Mana yang diakui, mana yang tidak,” lanjutnya.
Adapun Tim Penjaringan akan terdiri dari unsur-unsur cabang olahraga Olimpiade sebanyak empat orang, dua dari cabang non-Olimpiade, serta satu perwakilan dari olimpian.
“Yang jelas, Komite Eksekutif (KE) akan rapat Senin depan. Jadi menunggu hasil tersebut, setelah itu Tim Penjaringan akan melakukan rapat untuk menentukan persyaratan bakal calon dan hal lainnya,” pungkas Ngatino.
