Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan mencabut surat keputusan pembekuan operasional Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) setelah sekian lama organisasi tersebut dinonaktifkan untuk kepentingan tata kelola reformasi.
Agum Gumelar, Ketua Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI mengatakan keputusan tersebut akhirnya dicapai usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, di Istana Negara, Rabu (24/2/2016).
“Kabar baiknya PSSI akan aktif kembali, saya harus ngelapor ke Zurich,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan.
Kendati demikian, dia mengatakan Presiden tetap memerintahkan tata kelola reformasi tetap berjalan dalam rangka pengawasan dan perbaikan organisasi itu.
Setelahnya, Agum mengatakan keputusan rencana pencabutan pembekuan PSSI ini akan segera disampaikan kepada FIFA yang akan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) FIFA pada 26 Februari 2016.
Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga, mengatakan keputusan perihal pencabutan pembekuan akan final dalam 1-2 hari ke depan. Soalnya, dia mengatakan masih harus melakukan kajian dari aspek hukum dan politis dalam pencabutan izin.
Adapun, Imam mengatakan pencabutan sanksi kepada PSSI akan memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia dalam mempersiapkan tim nasional untuk berlaga di SEA Games 2017 di Malaysia dan Asian Games 2018 di Indonesia.
“Intinya kami tidak ingin sanksi berlanjut. Dan kami punya waktu panjang untuk menyiapkan tim Indonesia berlaga di dua event olahraga itu,” ujarnya.
Namun, Imam mengatakan Presiden memerintahkan bahwa reformasi dan akuntabilitas kepada badan itu tetap ditegakkan. Contohnya, kejelasan tentang kontrak pemain, pelatih dan tidak ada lagi tunggakan gaji yang menggangu kesejahteraan atlet.
Perihal Konferensi Luar Biasa (KLB), dia mengatakan pihaknya juga akan memerinci besok. Dia mengatakan KLB menjadi prasyarat sebelum bergulirnya liga, termasuk kejelasan mengenai pengurus PSSI.
Adapun, dia berharap dalam Kongres FIFA nantinya pemerintah dan tim Ad Hoc akan diikutkan. Dia berharap FIFA akan mengamini setiap rencana reformasi dalam tata kelola sepak bola yang digagas pemerintah.