Bisnis.com, JAKARTA - Komite Etik Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menilai kehadiran mantan ketua PSSI 2011-2015 Djohar Arifin di Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menemui Menpora Imam Nahrawi melanggar etika.
"Yang dilakukan yang bersangkutan (Djohar Arifin) dengan menghadiri pertemuan di Kemenpora pada 23 Juni 2015 yang menganggap dirinya sebagai Ketua Umum PSSI dengan sendirinya mencederai prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh sebagaimana diatur dalam Kode Etik PSSI," kata Ketua Komite Etik PSSI T. M. Nurlif dalam laman PSSI di Jakarta, Rabu.
Nurlif menilai Djohar tidak menghargai kepengurusan PSSI di bawah pimpinan La Nyalla Mattalitti yang merupakan hasil Kongres Luar Biasa PSSI pada 18 April 2015. Padahal, menurut Nurlif, Djohar tahu dan sadar kepengurusan PSSI telah diberikan kepada La Nyalla.
"Yang bersangkutan tahu persis bahwa berdasar Kongres 18 April 2015 di Surabaya, yang bersangkutan bukan lagi ketua umum PSSI dan telah terpilih ketua umum baru di mana yang bersangkutan menyaksikan secara langsung. Oleh karena itu sangat tidak etis yang bersangkutan melakukan langkah yang bertentangan dengan prinsip yang semestinya dipatuhi sesuai dengan Kode Etik PSSI Pasal 3 ayat 1," tulis Nurlif.
Untuk menindaklanjuti hal ini Komite Etik PSSI akan memanggil Djohar untuk mengambil sikap yang akan diteruskan ke Komisi Disiplin. "Dalam rangka penegakan disiplin organisasi maka, Komite Etik akan segera bersidang dan mengundang Ybs guna mengambil sikap yang hasilnya akan direkomendasikan ke Komisi Disiplin PSSI."
Djohar mendatangi Kantor Kemenpora untuk bertemu dengan Menpora Imam Nahrawi guna membahas persepakbolaan nasional. "Saya hari ini diundang oleh Menpora sebagai Ketua Umum PSSI per 17 April (sebelum KLB Surabaya 18 April) karena saat itu saya masih ketua umum," kata Djohar di kantor Kemenpora, pada Selasa (23/6/2015).
Pertemuan itu adalah tindak lanjut Kemenpora atas permintaan Komisi X DPR RI yang menginginkan PSSI dan Kemenpora bertemu untuk membahas persepakbolaan nasional.
Sebelumnya PSSI menilai tindakan Kemenpora yang mengundang pengurus lama PSSI merupakan keputusan yang salah.
"Kalau acuan mereka dari SK Menpora tanggal 17 April 2015 yang mengakui Djohar Arifin Husin masih sebagai Ketua Umum PSSI, itu salah. SK-nya saja sudah tidak berlaku sejak ada putusan sela PTUN," kata Direktur Hukum PSSI Aristo Pangaribuan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
